May
22
2010

PENANGANAN BANJIR LOKAL KOTA SOLO

OLEH : BUDI SETIYARSO

ASISTEN PUSAT STUDI BENCANA UNS

DIMUAT DI SOLOPOS, 19 MEI 2010

Akibat adanya El Nino, musim penghujan di Indonesia mengalami kemunduran sekitar dua bulanan.

Dampaknya, Mei ini, dapat dipastikan banjir masih akan menjenguk Kota Solo.

Tulisan ini lebih difokuskan pada penanganan banjir lokal di Kota Solo. Kota Solo memang sering diterpa banjir lokal. Meskipun banjir lokal memiliki karakteristik magnitude yang kecil, berdurasi cepat dan daerah penggenangan sempit, namun kehadirannya dirasa cukup meresahkan karena mayoritas banjir lokal berada di tengah kota. Banjir ini sangat mengganggu aktivitas ekonomi perkotaan khususnya transportasi.

Banjir lokal terjadi akibat guyuran air hujan di dalam Kota Solo yang mengakibatkan aliran permukaannya lebih besar daripada daya tampung saluran sistem mikro yaitu saluran tersier dan kuarter kota. Dengan kata lain, banjir ini disebabkan karena hujan yang terjadi di dalam Kota Solo sendiri. Mengingat permasalahan ini, idealnya tanggung jawab penanganan banjir lokal dilakukan sepenuhnya oleh warga kota di bawah manajemen Pemkot.

Daerah yang sering dijenguk banjir lokal di Kota Solo adalah Karangasem tepatnya di persimpangan Jalan Slamet Riyadi dengan Jl Sawo, sekitar Stasiun Purwosari, di depan Taman Sriwedari ke arah utara hingga Timuran, di Jayengan tepatnya sekitar Singosaren Plaza, Gajahan, Gladag dan Kadipiro yaitu sekitar Jl Mr Sartono ke arah utara. Banjir lokal terbesar yang pernah tercatat adalah banjir tahun 1978 yang lokasinya mencakup seluruh daerah yang biasa tergenang seperti disebutkan di atas ditambah lokasi lain sebagai berikut: Jayengan sekitar Jl Honggowongso, Gading, sepanjang Jl Kapten Mulyadi yang berada di timur Keraton, sekitar Kali Jenes Joyosuran, Jl Juanda di Jagalan, Jl RE Martadinata di Gandekan, Jl Jenderal Ahmad Yani di Gilingan dan daerah lain seperti di Manahan, Sumber, Nusukan dan Banyuanyar.

Yang dilakukan

Sejak zaman Kerajaan berdiri, penanganan banjir memang menjadi fokus utama. Lokasi pendirian keraton yang sebelumnya disebut Desa Sala memang merupakan daerah rawa yang becek dan tanahnya tidak rata. Maka, untuk menghindari penggenangan yang bersifat lokal dilakukan pengurukan (reklamasi). Pengurukan terbesar yang tercatat yaitu di Baluwarti bagian timur, Kedunglumbu, Kepatihan, Tambak Segaran dan sepanjang Jl Slamet Riyadi. Selain itu juga dilakukan pengurukan sungai tengah kota yang melintas dari Purwosari hingga Sangkrah.

Upaya lain yang dilakukan yaitu proyek pemurnian aliran lokal dari aliran kiriman daerah hulu dengan memotong hulu Kali Jenes kemudian dialirkan ke banjir kanal selatan (Kali Tanggul) dan memotong hulu Kali Pepe kemudian dialirkan ke banjir kanal utara (Kali Anyar). Oleh karena itu, aliran Kali Jenes dan Kali Pepe Hilir yang sekarang ini adalah aliran murni akibat hujan yang terjadi di dalam Kota Solo, dengan syarat pintu air Tirtonadi ditutup untuk Kali Pepe.

Pembangunan sistem drainase tersier dan kuarter awal mulanya dibangun di dalam Keraton yang disebut jagang. Kemudian pembangunan drainase ini merembet ke arah barat dan utara. Perkembangan sistem drainase selanjutnya dibagi ke dalam dua sistem yaitu sistem utara di bawah manajemen Mangkunegaran dan sistem selatan di bawah manajemen Kasunanan dengan Jl Slamet Riyadi sebagai batasnya. Pada masa pemerintahan Mangkunagoro VI, sistem drainase utara dibangun secara besar-besaran yang diset untuk banjir dengan periode ulang tinggi, terbukti saluran-salurannya berkapasitas besar. Proyek ini berlangsung hingga masa Mangkunagoro VII. Sedangkan PB X, di sistem selatan, lebih memfokuskan pada permasalahan banjir kiriman daripada banjir lokal. Oleh sebab itu, sistem drainase mikro utara lebih baik daripada sistem drainase selatan.

Sistem drainase Kota Solo dibagi ke dalam empat daerah pengaliran yaitu Bengawan Solo, Kali Pepe Hilir, Kali Anyar dan Kali Premulung. Daerah pengaliran ini dibagi ke dalam sub-sub daerah pengaliran. Bengawan Solo memiliki sub-Semanggi, sub-Jebres dan sub-Mojosongo. Kali Pepe Hilir memiliki sub-Kali Jenes, sub-Keprabon dan sub-Kepatihan. Kali Anyar memiliki sub-Kali Sumber, sub-Kali Pepe Hulu dan sub-Kali Anyar sendiri. Kali Premulung memiliki sub-Kali Premulung dan sub-Kali Wingko. Di antara daerah pengaliran ini yang memiliki tingkat potensi banjir lokal tertinggi adalah daerah pengaliran Pepe Hilir khususnya sub-Kali Jenes. Perlu perhatian lebih terhadap daerah pengaliran ini.

Yang ditawarkan

Permasalahan banjir lokal sebenarnya terkait dengan tiga hal utama, yaitu saluran, relief mikro dan penggunaan lahan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kita dapat mengadopsi penanganan dengan metode Roy Ward dalam bukunya yang berjudul Floods, a geographical perspective dengan pendekatan protection, adjustment dan abatement untuk banjir lokal. Metode ini dapat berjalan dengan baik jika Pemkot bekerja sama dengan warga Kota Solo karena penanganan ini berkaitan dengan kepentingan semua pihak. Perlu adanya Perda yang mengatur hak dan wewenang masyarakat dalam kegiatan mitigasi bencana banjir.

Pendekatan protection (perlindungan diri) diadopsi dengan upaya normalisasi saluran, penambahan kapasitas saluran dan pembuatan saluran baru. Beberapa kegiatan dapat dilakukan dengan sistem kerja bakti. Hal lain yang menjadi pokok utama adalah upaya penyelamatan jalan raya dari penggenangan. Prinsip yang harus diterapkan dalam sistem drainase jalan raya adalah jalan utama harus lebih tinggi dari jalur lambat. Banyak ditemui jalan utama dan jalur lambat di Kota Solo yang memiliki ketinggian yang sama, khususnya di Jl Slamet Riyadi. Padahal jika jalur lambat lebih rendah dapat berfungsi sebagai daerah penampungan genangan.

Pendekatan adjustment (penyesuaian diri) merupakan hak warga kota untuk melindungi daerah pekarangan rumahnya dari banjir yang dapat diatur melalui Perda. Salah satu metode adjustment yang dapat diadopsi adalah model flood proofing seperti meninggikan bangunan rumah, melakukan pengurukan pekarangan dan menggelontorkan aliran permukaan di pekarangannya secepat mungkin ke saluran drainase sekitarnya.

Pendekatan terakhir yaitu abatement, merupakan upaya meredam aliran permukaan dari pekarangan rumah masing-masing. Pendekatan ini merupakan kewajiban warga kota untuk mempertanggungjawabkan atas aliran permukaan dari pekarangan rumahnya sebagai upaya untuk meminimalisasi aliran keluar dari pekarangan. Kewajiban ini dapat ditempuh dengan pembuatan penampungan sementara dengan wujud sumur resapan atau kolam penampungan.

Mar
18
2010

SIAGA BANJIR KIRIMAN DI SOLO

Oleh : Budi Setiyarso (Asisten Peneliti PSB)

Dimuat di Joglosemar, 18 Maret 2010

Musim penghujan tahun ini mengalami kemunduran sekitar dua sampai tiga bulan karena terpengaruh peristiwa El Nino di Samudra Pasifik. Dampaknya, bulan Desember yang biasanya menjadi klimaks hujan di Indonesia, justru menjadi start musim penghujan tahun ini. Dengan gambaran ini, besar kemungkinan klimaks curah hujan Indonesia terjadi pada bulan Maret 2010 ini.
Bulan Maret adalah bulan siaga banjir Kota Solo, di mana satu bulan sebelumnya banjir sudah menjenguk Jawa Timur dan Jawa Barat. Pada dasarnya banjir Solo dapat dibagi menjadi dua tipe. Tipe pertama adalah banjir kiriman dari arah Gunung Lawu, dari arah Perbukitan Seribu, serta dari arah Merapi dan Merbabu yaitu DAS Brambang, Dengkeng dan Pepe. Tipe banjir ini membahayakan Kota Solo yang lokasinya berada di cekungan antargunung-gunung tersebut (intermountain basin). Sifat banjir kiriman magnitudonya besar, luas dan durasinya lama sehingga membahayakan. Lokasi yang diterjang adalah daerah pinggir kota yang khususnya berdekatan dengan sungai primer (Bengawan Solo) dan sungai sekunder (Kali Anyar, Pepe, Premulung).
Tipe kedua adalah banjir lokal yang merupakan penggenangan akibat luapan dari Kota Solo sendiri. Banjir ini memiliki magnitudo kecil, sempit dan cepat. Namun karena lokasinya biasanya di tengah kota, sehingga cukup mengganggu aktivitas ekonomi dan transportasi. Tipe banjir inilah yang sering terjadi belakangan ini. Lalu akankah terjadi banjir kiriman seperti tiga tahun lalu?
Banjir besar yang tercatat sebelumnya terjadi tahun 1993 yang menyebabkan genangan di sepanjang Kali Tanggul, Kali Jenes, sekitar percabangan Kali Anyar dan Kali Sumber serta muara Kali Pepe. Setelah tahun 1993 tidak tercatat lagi banjir yang signifikan sampai dengan banjir tahun 2007 terjadi.
Hasil penelitian penulis menyebutkan bahwa 46 persen Kota Solo terbentuk karena proses banjir yaitu daerah Kerten, Laweyan dan Manahan ke arah timur hingga Bengawan Solo. Sedangkan sisanya 18 persen terbentuk karena proses vulkanisme Merapi yaitu daerah Kerten, Laweyan dan Manahan ke barat. Sementara 36 persen terbentuk karena proses struktural (pengangkatan) yaitu daerah Jebres, Nusukan, Mojosongo dan Kadipiro.
Membahayakan
Kondisi morfologis dan geologis Kota Solo memang menunjukkan kondisi yang membahayakan. Namun hal ini dibarengi dengan kuatnya infrastruktur perlindungan banjir khususnya yang dibuat pada Zaman Kerajaan Surakarta, mengingat secara historis kota ini berperan sebagai ibukota kerajaan.
Infrastruktur perlindungan banjir Kota Solo terbesar adalah pelurusan Bengawan Solo yang dilakukan pada masa PB III. Pembangunan dua sistem banjir kanal, yaitu Kali Anyar dan Kali Tanggul yang dibangun pada masa PB X. Serta dua sistem tanggul yaitu tanggul Kali Anyar dan Bengawan Solo yang dibangun pada masa PB X juga. Kelemahan dari penanganan model protection (infrastruktur banjir), adalah sifatnya yang hanya memindahkan banjir, dan bukan mengentaskan banjir. Baik memindahkan banjir dalam Kota Solo maupun di luar Kota Solo.
Sebagai contoh pelurusan Bengawan Solo pada masa PB III. Bengawan Solo yang sebelumnya melewati Semanggi dalam rangka melindungi Keraton Kasunanan, akhirnya diluruskan ke arah timur Semanggi. Pemindahan ini secara tidak langsung telah merugikan daerah Sangkrah dan Kampung Sewu yang merupakan hilir proyek pelurusan tersebut.
Kampung Sewu juga menjadi korban pelurusan Bengawan Solo kedua bersama dengan Pucang Sawit dalam proyek Upper Solo River Improvement, antara Nguter hingga Jurug. Proyek pelurusan tersebut tidak begitu optimal di Kota Solo akibat sulitnya pembebasan lahan. Pelurusan dari Nguter hingga Bacem sangat optimal terbukti dengan bentuk sungai yang optimal lurus namun di Kota Solo tidak sama sekali. Bengawan dari daerah Sangkrah hingga Pucang Sawit masih banyak ditemui meandering sungai yang menghambat arus pembuangan air dan bahkan di Kampung Sewu masih terdapat alur yang menikung hingga 90 derajat.
Jika dilihat dari pembangunan banjir kanal utara (Kali Anyar) yang berfungsi melindungi tengah kota dari luapan Kali Pepe, juga merugikan daerah lain. Proyek ini mengorbankan daerah yang dilewati banjir kanal tersebut. Begitu juga banjir kanal selatan (Kali Tanggul) yang berfungsi menyudet Kali Jenes dan dialirkan lurus ke Bengawan Solo. Banjir kanal selatan ini merugikan daerah Joyontakan yang lokasinya berbatasan dengan Kali Tanggul.
Selain itu, kondisi fisik Joyontakan yang berupa cekungan dan memiliki beda tinggi yang minim dengan Kali Tanggul menjadikan Joyontakan berpotensi tinggi kebanjiran dari luapan Kali Tanggul atau back water Bengawan Solo yang melalui Kali Tanggul. Jadi wajar jika Pucang Sawit, Kampung Sewu, Joyotakan dan Sangkrah merupakan daerah yang paling rentan banjir di Kota Solo, karena daerah ini merupakan daerah yang dikorbankan.
Daerah-daerah yang dikorbankan ini perlu penanganan lebih untuk mencapai keadilan pembangunan. Program relokasi yang dijalankan pemerintah cukup membantu sebagai bekal dalam rangka perlindungan daerah ini, yaitu dengan proyek ulang pelurusan Bengawan Solo dari Joyontakan hingga Jurug.
Namun jika model perlindungan ini selalu ditingkatkan hingga mendapatkan model perlindungan yang ideal bagi seluruh wilayah Kota Solo, hal itu pun akan merugikan pihak di hilir Kota Solo yang merupakan daerah pembuangan banjir Kota Solo yaitu Kebakkramat (Karanganyar), Sragen hingga Ngawi. Jika Sragen atau Ngawi memperbaiki infrastruktur perlindungan banjirnya, maka daerah di bawahnya yang kena. Begitu seterusnya hingga muara Bengawan Solo. Perlombaan melindungi diri sendiri dan mengorbankan pihak lain seperti ini bukanlah solusi yang baik.
Penanggulangan banjir  model kedua adalah adjustment (penyesuaian diri), yaitu dengan menyesuaikan manusia dari daerah banjir. Salah satu metode yang mengadopsi konsep ini adalah program relokasi yang sudah diterapkan Pemkot Solo terhadap permukiman di daerah bantaran.
Untuk menjalankan model adjustment di Kota Solo secara ideal memang sulit, karena kota ini terlanjur sesak permukiman. Guna melengkapi hal ini, perlu dikembangkan metode ketiga yaitu dengan pendekatan ekologis dengan cara meredam banjir dari daerah hulu (abatement). Penanganan model ini perlu adanya kerja sama antara Pemkot Solo dengan Pemkab di hulu Bengawan Solo. Pemkot Solo juga harus bertanggung jawab terhadap upaya abatement yang dilakukan di hulu, meskipun bukan di daerah pemerintahannya.

Feb
3
2010

BANJIR DAN LONGSOR MENGANCAM, FORUM PRB DIBENTUK

Jebres (Espos) Bencana alam berupa banjir dan tanah longsor berpotensi tinggi terjadi di kabupaten/kota wilayah Soloraya atau eks Karesidenan Surakarta, pada musim penghujan ini.

Ancaman banjir merata di seluruh wilayah Soloraya, sedangkan potensi longsor paling tinggi di Kabupaten Karanganyar.

Untuk meminimalisasi risiko bencana, pemerintah daerah diharapkan membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Lebih kurang demikian benang merah workshop persiapan pembentukan Forum PRB Jateng di Auditorium UNS, Selasa (19/1).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Rektor UNS Prof Dr Much Syamsulhadi; Kalahar BPBD Jateng; Advisor SCDRR, Banu Subagyo; Ketua FPRB DIY, Danang Samsurizal; Kepala Pusat Studi Bencana LPPM UNS, Sarjoko Lelono; serta Ketua Tim Kerja Pembentukan Forum PRB, Edi Waluyo.

”Untuk peta daerah rawan bencana banjir di Cilacap, Surakarta dan Semarang/Pati. Pada penghujan ini, potensi bencana dimungkinkan terjadi,” ujar Sarjoko Lelono saat ditemui wartawan di sela-sela acara.

Dengan besarnya potensi bencana, Sarjoko menekankan pentingnya inisiasi pembentukan Forum PRB di daerah. Teknisnya dengan menyampaikan gagasan tersebut kepada warga yang peduli terhadap aksi itu. Selanjutnya membentuk wadah bagi potensi kelompok masyarakat tersebut.

Pembinaan

”Fokusnya meningkatkan kesiapan internal dan masyarakat saat belum terjadi bencana. Teknisnya dengan pembinaan dan pelatihan. Sehingga saat bencana datang, sudah siap,” tegasnya.

Sedangkan Edi Waluyo menyampaikan, 90 persen kerentanan bencana di Jateng disebabkan faktor geologis-ekologis. Kondisi tersebut ditunjukkan semakin meningkatnya frekuensi kejadian bencana di level nasional maupun wilayah Jateng. Di sisi lain mayoritas penduduk Indonesia terkonsentrasi di Jawa sebanyak 65 persen sekitar 149 juta.

”Letak geografis dan kondisi geologis negara Indonesia pada cincin api dunia dan pertemuan tumbukkan tiga dari tujuh lempeng dunia,” paparnya.

Mengenai Forum PRB Jateng, Edi menerangkan, inisiasi telah dilaksanakan di Salatiga Oktober tahun lalu. Ketika itu telah dirumuskan tim kerja serta mandat yang diberikan. Setelah itu dilakukan pertemuan lanjutan membagi tim kerja dalam Subtim inventori dan direktori personal, Subtim diseminasi penanggulangan bencana dan PRB, serta Subtim penyiapan statuta Forum PRB Jateng. Sementara Syamsulhadi menilai perlunya peningkatan kerja sama unsur penanggulangan bencana di Tanah Air, utamanya Soloraya. - Oleh : kur (Solopos)

Jan
31
2010

MENINGKATKAN KEWASPADAAN

UNS Aktif Ikut Forum PRB

Rabu, 20/01/2010 11:00 WIB – Joglosemar

SOLO—Guna meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana alam, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Lembaga Penelitian Pengembangan Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS) mengadakan workshop penanggulangan bencana alam se-Jawa Tengah, Selasa (19/1). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Auditorium UNS.
“Workshop kali ini sekaligus untuk membentuk forum pengurangan resiko bencana (PRB) khusus wilayah Jawa Tengah. Forum ini dibentuk karena saat ini secara kondisi geografis, Jawa Tengah memiliki tingkat kerentanan 90 persen terhadap bencana yang disebabkan oleh faktor geologis dan ekologis,” ungkap Ketua PRB Jawa Tengah, Drs Sarjoko Lelono kepada Joglosemar di sela-sela acara.
Sardjoko menambahkan, dengan adanya forum PRB ini, penangganan bencana diharapkan bisa dilakukan sedini mungkin. Sehingga, tidak perlu menunggu bantuan pemerintah dulu untuk bertindak. Forum ini akan melibatkan masyarakat secara aktif.
Terpisah, Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Ir Sugeng Triutomo mengungkapkan, BNPB mulai tahun 2005 – 2015 berkomitmen untuk memastikan bahwa pengurangan PRB merupakan sebuah prioritas nasional dan lokal. BNPB juga berkomitmen memantau resiko-resiko bencana, menggunakan inovasi dan pendidikan untuk membangun sebuah budaya keselamatan terhadap bencana.
“Kami juga memiliki komitmen untuk memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana alam. Tapi, semua komitmen tersebut hanya akan terwujud dan berjalan dengan lancar jika tercipta satu jalinan kerja sama yang baik dari berbagai pihak, baik pemerintahan, LSM lingkungan hidup, institusi pendidikan dan masyarakat secara umum,” katanya.

Jan
20
2010

TANGGULANGI BENCANA, FPRB JATENG DIRINTIS

Solo, CyberNews. Ketua Pusat Studi Bencana Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PSB LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Sarjoko Lelono mengatakan, Jawa Tengah termasuk provinsi yang rawan. Sehingga pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Jawa Tengah mendesak dilakukan.

Forum ini betugas menyiapkan masyarakat agar mampu terlibat aktif dalam penanggulangannya, karena merekalah pihak yang paling cepat mengakses lokasi bila terjadi bencana. PSB LPPM sendiri merupakan salah satu unsur perintis terbentuknya forum yang sudah memasuki putaran kedua.

“Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) misalnya, daerah rawan banjir ada di wilayah Cilacap, Surakarta, Semarang dan Pati. Sementara potensi longsor di wilayah Karanganyar. Jadi nanti forum ini akan melihat kebutuhan mayarakat di sekitar wilayah rawan itu dengan memberi pelatihan-pelatihan,“ ungkapnya, di sela-sela Diskusi Terbatas Pembentukan FPRB Jawa Tengah, di Auditorium UNS, Selasa (19/1).

Dia menyebut, peran FPRB diantaranya menyiapkan masyarakat pada tahap pra bencana, tanggap bencana dan rehabilitasi. Pada tahap pra bencana itu, lanjut dia, digunakan untuk mengindentifikasi tanda-tanda bencana yang mungkin berpotensi di daerah tersebut. Jadi ada langkah antisipatif,” paparnya.
(Suara Merdeka, 20 Januari 2010)

Jan
20
2010

PROSES PEMBENTUKAN FORUM PRB JAWA TENGAH

Dasar Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah. Badan Penanggulanga Bencana Daerah (BPBD) bersama dengan SCDRR Jawa Tengah dalam rangka mengemplementasikan Perda tentang Penanggulangan Bencana Jawa Tengah akan membentuk Forum Pengarungan Resiko Bencana.
Maka pada tanggal 28-29 Oktober 2009 BPBD Jateng dan SCDRR, mengundang beberapa SKPD, Perguruan Tinggi, dan LSM se-Jawa Tengah yang diselenggarakan di Kota Salatiga, yang pada akhirnya Pusat Studi Bencana LPPM UNS menjadi anggota tim untuk merencanakan dan membentuk tim koordinasi, maka disepakatinya untuk membentuk Forum Pengurangan Resiko Bencana Jawa Tengah (FPRB). Karena bencana adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat (pasal 25).
Dari refleksi yang telah di rencanakan maka akan dilakukan temu stakeholder dan roadshow dalam rangka Pembentukan Forum PRB. Sedangkan roadshow yang akan dilakukan 6 kali putaran dari 3 Bakorwil yang ada di Jawa Tengah.
Putaran Roadshow yang pertama dilaksanakan di Kota Semarang untuk Wilayah Bakorwil I, Putaran 2 Bakorwil II Surakarta, Putaran 3 Bakorwil III Banyumas. Dan putaran ke 2 dilaksakan di dalam Kampus UNS dari Bakorwil II Surakarta.
Setelah Forum PRB Jawa tengah terbentuk akan dilakukan Launching FPRB Jateng bersamaan ulang tahun BPBD Jateng ke 2 pada bulan Juni. Yang selanjutnya akan dilakukan musyawarah daerah untuk menyusun program jangka Pendek dan Jangka Panjang yang berkaitan dengan Perda No. 11 Th. 2009 Tentang Penanggulangan Bencana.
Dan selanjutnya peran PSB LPPM UNS akan memulai melakukan kegiatan-kegiatan sesuai hasil Musda. Dari Rencana Stategis PSB LPPM UNS adalah salah satu PSB yang ada di wilayah timur Jawa Tengah untuk bisa menjadi Center of Excellent dari BPBD Jawa tengah.

Jan
14
2010

CERAMAH PENANGGULANGAN BENCANA MAKOREM 07/WARASTRATAMA SURAKARTA 2009

Dalam rangkaian acara evaluasi dan tutup tahun 2009 MAKOREM 07/WARASTRATAMA SURAKARTA.  Komandan Korem 07/WARASTRATAMA meberikan ceramah berbagai informasi yang diberikan kepada jajaran Komandan Koramil Sesurakarta.
Dalam rangkaian acara tersebut PSB UNS dan SAR UNS yang disampaikan oleh Sarjoko Lelono memberikan ceramah tentang Sistem yang bisa dijalankan dalam rangka menangani/sikap saat terjadi tahapan tanggap darurat pada saat bencana, khususnya jajaran Koramil Se Surakarta.
Dan pada tanggal 13 Januari 2010 KODIM 0735 Surakarta, melakukan gladi lapang berupa Operasi tanggap Darurat Banjir yang dilaksungkan di Losari Kec. Pasar Kliwon Surakarta.
Kegiatan ini Sarjoko Lelono YD2PEQ selaku Pimpinan dari Amateur Radio Emergency Service Solo turut serta dalam pengendalian gladi tersebut

Jan
14
2010

PERSIAPAN PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA (FPRB) PROV JAWA TENGAH

Dalam rangka langkah emplementasi Peraturan Daerah Jawa Tengah tentang PERDA PROV.JATENG nomor :11 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah.
Sarjoko Lelono Kepala PSB UNS bersama peer group dari Pusat Studi Bencana (PSB) UNS sejak bulan Oktober 2009 telah berpartisipasi aktif  dan ikut dalam persiapan pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana Prov. Jawa Tengah. Kegiatan ini adalah rangkaian kerja yang dimotori oleh SCDRR Jawa Tengah bersama Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama stkake holder salah satunya adalah PSB UNS.
Dari pertemuan dan rapat yang telah dilakukan, terujud kegiatan yang sudah dijalan kan sampai pada tahapan Road show terhadap pemerintah dan masyarakat, rangkaian roadshow akan dilaksanakan sebanyak 6 kali putaran se JawaTengah. Putaran pertama telah dilaksanakan di Grand candi Semarang, dan akan dilanjutkan road show putaran ke dua yang akan dilangsung di Auditorium UNS Solo besok tanggal 19 Januari 2010.
Undangan yang akan hadir adalah se Bakorwil II Surakarta.

Jan
13
2010

SIMULASI PENANGGULANGAN BANJIR

AGENDA :

Rabu, Tanggal 13 Januari 2009 pukul 07.00 - 10.00 WIB telah dilaksanakan simulasi penanggulangan banjir di Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta atas kerjasama Kodim 0735 dengan PSB UNS, ORARI, SAR UNS, KOPASUS, TNI AD, Satpol PP Kota Surakarta dan PMI Kota Surakarta.

Adapun tujuan kegiatan adalah sebagai antisipasi bencana banjir khususnya mempersiapkan masyarakat yang siap siaga dan tangguh menghadapi banjir yang dimungkinkan bisa terjadi di bulan-bulan musim penghujan Tahun 2010 seperti tiga tahun belakangan ini.

Menurut Kepala Pusat Studi Bencana, Drs. Sarjoko Lelono, M.Kes (YD2PEQ), pelaksanaan kegiatan simulasi ini berjalan dengan lancar baik itu dari segi keberhasilan simulasi oleh stakehoulder pengendali banjir Kota Surakarta maupun dari antusias dan peran warga mengikuti simulasi ini. Dengan adanya simulasi ini dapat dipastikan akan mengurangi nilai kerugian akibat fenomena banjir seandainya bencana ini datang kembali. (Humas PSB)

Jan
13
2010

SIMULASI PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR BAGI STAKEHOULDER PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA SURAKARTA (GLADI POSKO)

ABSTRAK

Sarjoko Lelono. SIMULASI PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR BAGI STAKEHOULDER PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA SURAKARTA (GLADI POSKO). Laporan Pengabdian, Surakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Universitas Sebelas Maret, Oktober 2009.

Tujuan pengabdian ini adalah untuk: (1) Melaksanakan koordinasi tugas dan kewajiban masing-masing stakeholder pengendalian bencana banjir (2) Melaksanakan praktek penanggulangan banjir dengan simulasi penanggulangan bencana banjir (3) Melakukan evaluasi kegiatan simulasi penanggulangan bencana banjir.

Metode pelaksanaan adalah dialog terbuka dan praktek simulasi penanggulangan banjir Berdasarkan pelaksanaan program dapat disimpulkan bahwa : (1) Koordinasi masing-masing stakeholder penanggulangan bencana banjir menghasilkan kesepakatan hak dan kewajiban masing-masing beserta action yang akan dilakukan di lapangan. (2) Praktek penanggulangan banjir dengan simulasi penanggulangan bencana banjir berperan untuk menyadarkan masyarakat akan penyelamatan yang dapat dilakukan sendiri maupun bantuan stakeholder penanggulangan bencana banjir. (3) Evaluasi kegiatan simulasi penanggulangan bencana banjir merumuskan pembenahan-pembenahan kecil dalam kinerja stakeholder penanggulangan bencana banjir.