SIAGA BANJIR KIRIMAN DI SOLO

Oleh : Budi Setiyarso (Asisten Peneliti PSB)

Dimuat di Joglosemar, 18 Maret 2010

Musim penghujan tahun ini mengalami kemunduran sekitar dua sampai tiga bulan karena terpengaruh peristiwa El Nino di Samudra Pasifik. Dampaknya, bulan Desember yang biasanya menjadi klimaks hujan di Indonesia, justru menjadi start musim penghujan tahun ini. Dengan gambaran ini, besar kemungkinan klimaks curah hujan Indonesia terjadi pada bulan Maret 2010 ini.
Bulan Maret adalah bulan siaga banjir Kota Solo, di mana satu bulan sebelumnya banjir sudah menjenguk Jawa Timur dan Jawa Barat. Pada dasarnya banjir Solo dapat dibagi menjadi dua tipe. Tipe pertama adalah banjir kiriman dari arah Gunung Lawu, dari arah Perbukitan Seribu, serta dari arah Merapi dan Merbabu yaitu DAS Brambang, Dengkeng dan Pepe. Tipe banjir ini membahayakan Kota Solo yang lokasinya berada di cekungan antargunung-gunung tersebut (intermountain basin). Sifat banjir kiriman magnitudonya besar, luas dan durasinya lama sehingga membahayakan. Lokasi yang diterjang adalah daerah pinggir kota yang khususnya berdekatan dengan sungai primer (Bengawan Solo) dan sungai sekunder (Kali Anyar, Pepe, Premulung).
Tipe kedua adalah banjir lokal yang merupakan penggenangan akibat luapan dari Kota Solo sendiri. Banjir ini memiliki magnitudo kecil, sempit dan cepat. Namun karena lokasinya biasanya di tengah kota, sehingga cukup mengganggu aktivitas ekonomi dan transportasi. Tipe banjir inilah yang sering terjadi belakangan ini. Lalu akankah terjadi banjir kiriman seperti tiga tahun lalu?
Banjir besar yang tercatat sebelumnya terjadi tahun 1993 yang menyebabkan genangan di sepanjang Kali Tanggul, Kali Jenes, sekitar percabangan Kali Anyar dan Kali Sumber serta muara Kali Pepe. Setelah tahun 1993 tidak tercatat lagi banjir yang signifikan sampai dengan banjir tahun 2007 terjadi.
Hasil penelitian penulis menyebutkan bahwa 46 persen Kota Solo terbentuk karena proses banjir yaitu daerah Kerten, Laweyan dan Manahan ke arah timur hingga Bengawan Solo. Sedangkan sisanya 18 persen terbentuk karena proses vulkanisme Merapi yaitu daerah Kerten, Laweyan dan Manahan ke barat. Sementara 36 persen terbentuk karena proses struktural (pengangkatan) yaitu daerah Jebres, Nusukan, Mojosongo dan Kadipiro.
Membahayakan
Kondisi morfologis dan geologis Kota Solo memang menunjukkan kondisi yang membahayakan. Namun hal ini dibarengi dengan kuatnya infrastruktur perlindungan banjir khususnya yang dibuat pada Zaman Kerajaan Surakarta, mengingat secara historis kota ini berperan sebagai ibukota kerajaan.
Infrastruktur perlindungan banjir Kota Solo terbesar adalah pelurusan Bengawan Solo yang dilakukan pada masa PB III. Pembangunan dua sistem banjir kanal, yaitu Kali Anyar dan Kali Tanggul yang dibangun pada masa PB X. Serta dua sistem tanggul yaitu tanggul Kali Anyar dan Bengawan Solo yang dibangun pada masa PB X juga. Kelemahan dari penanganan model protection (infrastruktur banjir), adalah sifatnya yang hanya memindahkan banjir, dan bukan mengentaskan banjir. Baik memindahkan banjir dalam Kota Solo maupun di luar Kota Solo.
Sebagai contoh pelurusan Bengawan Solo pada masa PB III. Bengawan Solo yang sebelumnya melewati Semanggi dalam rangka melindungi Keraton Kasunanan, akhirnya diluruskan ke arah timur Semanggi. Pemindahan ini secara tidak langsung telah merugikan daerah Sangkrah dan Kampung Sewu yang merupakan hilir proyek pelurusan tersebut.
Kampung Sewu juga menjadi korban pelurusan Bengawan Solo kedua bersama dengan Pucang Sawit dalam proyek Upper Solo River Improvement, antara Nguter hingga Jurug. Proyek pelurusan tersebut tidak begitu optimal di Kota Solo akibat sulitnya pembebasan lahan. Pelurusan dari Nguter hingga Bacem sangat optimal terbukti dengan bentuk sungai yang optimal lurus namun di Kota Solo tidak sama sekali. Bengawan dari daerah Sangkrah hingga Pucang Sawit masih banyak ditemui meandering sungai yang menghambat arus pembuangan air dan bahkan di Kampung Sewu masih terdapat alur yang menikung hingga 90 derajat.
Jika dilihat dari pembangunan banjir kanal utara (Kali Anyar) yang berfungsi melindungi tengah kota dari luapan Kali Pepe, juga merugikan daerah lain. Proyek ini mengorbankan daerah yang dilewati banjir kanal tersebut. Begitu juga banjir kanal selatan (Kali Tanggul) yang berfungsi menyudet Kali Jenes dan dialirkan lurus ke Bengawan Solo. Banjir kanal selatan ini merugikan daerah Joyontakan yang lokasinya berbatasan dengan Kali Tanggul.
Selain itu, kondisi fisik Joyontakan yang berupa cekungan dan memiliki beda tinggi yang minim dengan Kali Tanggul menjadikan Joyontakan berpotensi tinggi kebanjiran dari luapan Kali Tanggul atau back water Bengawan Solo yang melalui Kali Tanggul. Jadi wajar jika Pucang Sawit, Kampung Sewu, Joyotakan dan Sangkrah merupakan daerah yang paling rentan banjir di Kota Solo, karena daerah ini merupakan daerah yang dikorbankan.
Daerah-daerah yang dikorbankan ini perlu penanganan lebih untuk mencapai keadilan pembangunan. Program relokasi yang dijalankan pemerintah cukup membantu sebagai bekal dalam rangka perlindungan daerah ini, yaitu dengan proyek ulang pelurusan Bengawan Solo dari Joyontakan hingga Jurug.
Namun jika model perlindungan ini selalu ditingkatkan hingga mendapatkan model perlindungan yang ideal bagi seluruh wilayah Kota Solo, hal itu pun akan merugikan pihak di hilir Kota Solo yang merupakan daerah pembuangan banjir Kota Solo yaitu Kebakkramat (Karanganyar), Sragen hingga Ngawi. Jika Sragen atau Ngawi memperbaiki infrastruktur perlindungan banjirnya, maka daerah di bawahnya yang kena. Begitu seterusnya hingga muara Bengawan Solo. Perlombaan melindungi diri sendiri dan mengorbankan pihak lain seperti ini bukanlah solusi yang baik.
Penanggulangan banjir  model kedua adalah adjustment (penyesuaian diri), yaitu dengan menyesuaikan manusia dari daerah banjir. Salah satu metode yang mengadopsi konsep ini adalah program relokasi yang sudah diterapkan Pemkot Solo terhadap permukiman di daerah bantaran.
Untuk menjalankan model adjustment di Kota Solo secara ideal memang sulit, karena kota ini terlanjur sesak permukiman. Guna melengkapi hal ini, perlu dikembangkan metode ketiga yaitu dengan pendekatan ekologis dengan cara meredam banjir dari daerah hulu (abatement). Penanganan model ini perlu adanya kerja sama antara Pemkot Solo dengan Pemkab di hulu Bengawan Solo. Pemkot Solo juga harus bertanggung jawab terhadap upaya abatement yang dilakukan di hulu, meskipun bukan di daerah pemerintahannya.